Ketahuilah.com - Jakarta, Selasa (24 Maret 2026) - Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilai pemerintah perlu mewaspadai dampak lanjutan konflik terhadap kondisi fiskal nasional.
Konflik di Timur Tengah, yang melibatkan sejumlah negara besar dan memengaruhi jalur distribusi energi global, telah memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan ini terjadi akibat gangguan pasokan serta meningkatnya ketidakpastian pasar energi internasional.
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Lonjakan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan kompensasi yang harus ditanggung pemerintah dalam APBN.
Menurut legislator, kenaikan harga minyak tersebut dapat memperlebar defisit anggaran karena peningkatan belanja negara, terutama pada sektor energi, tidak selalu sebanding dengan kenaikan penerimaan negara. Bahkan, setiap kenaikan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi secara signifikan.
Situasi ini terjadi seiring eskalasi konflik sejak akhir Februari hingga Maret 2026 yang berdampak langsung pada pasar energi global dan mulai dirasakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dampak terhadap APBN terjadi melalui mekanisme peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi, sementara di sisi lain pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Kondisi tersebut menempatkan pemerintah pada posisi dilematis antara menahan harga BBM atau menyesuaikannya dengan harga pasar global yang berisiko memicu inflasi.
Dengan demikian, DPR mengingatkan agar pemerintah melakukan langkah mitigasi yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus mengantisipasi tekanan terhadap APBN akibat gejolak harga energi global yang dipicu konflik Timur Tengah.
