Iklan

Semangat Sumpah Pemuda dan Ekonomi Syariah : Dari Persatuan Menuju Kemandirian Ekonomi


Oleh: Dr.Rafidah,SE,MEI,CCIB 

Dekan FEBI UIN Jambi

Ketua IAEI Provinsj Jambi

Ketahuilah.com | Ekonomi - Sembilan puluh delapan tahun setelah ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, generasi muda Indonesia menghadapi medan perjuangan yang berbeda. Jika pemuda masa lalu berjuang menyatukan bangsa untuk meraih kemerdekaan, pemuda masa kini dihadapkan pada tantangan membangun kemandirian ekonomi di tengah disrupsi teknologi, ketidakpastian global, dan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, semangat Sumpah Pemuda perlu diterjemahkan menjadi keberanian menciptakan nilai ekonomi, membangun usaha produktif, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Perspektif ekonomi syariah menawarkan landasan penting agar transformasi tersebut tidak semata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan.

Tantangan kewirausahaan generasi muda tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekonomi global. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026 mengidentifikasi dua kesenjangan penting dalam ekosistem kewirausahaan, yaitu survival gap, ketika banyak usaha rintisan kesulitan berkembang menjadi bisnis yang mapan, dan AI readiness gap, yang mencerminkan perbedaan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan kecerdasan artifisial. Temuan ini menegaskan bahwa keberanian memulai usaha saja tidak cukup. Diperlukan literasi teknologi, kompetensi manajerial, akses pembiayaan, dan ekosistem yang memungkinkan usaha bertahan serta berkembang (GEM, 2026).

Di tengah tantangan tersebut, ekonomi syariah menghadirkan peluang yang semakin strategis. Laporan State of the Global Islamic Economy 2025/26 mencatat bahwa pengeluaran konsumen Muslim pada enam sektor ekonomi halal global mencapai US$2,60 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$3,56 triliun pada 2029. Indonesia berada pada peringkat keempat Global Islamic Economy Indicator (DinarStandard, 2026). Besarnya pasar tersebut memperlihatkan potensi pengembangan usaha pada sektor pangan halal, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, dan industri kreatif.

Namun, potensi pasar yang besar tidak otomatis menjamin kemandirian ekonomi. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah generasi muda Indonesia akan terus menjadi konsumen produk halal global atau mampu bertransformasi menjadi produsen, inovator, dan pemilik usaha yang berdaya saing internasional.

Kewirausahaan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, kewirausahaan tidak dipahami semata sebagai aktivitas memperoleh keuntungan, melainkan sebagai kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), tanggung jawab (amanah), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Gümüşay (2015), dalam Journal of Business Ethics, menjelaskan bahwa Islamic entrepreneurship memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu kewirausahaan, tanggung jawab sosial-ekonomi dan etika, serta nilai religius-spiritual. Perspektif tersebut memperluas ukuran keberhasilan bisnis dari sekadar profitabilitas menuju penciptaan nilai ekonomi dan sosial yang bertanggung jawab.

Konsep ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tarip (2024), dalam International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, menegaskan bahwa tujuan kewirausahaan Islam tidak seharusnya dibatasi pada keberlanjutan finansial, tetapi perlu mencakup dimensi maqashid syariah secara menyeluruh.

Dengan demikian, sebuah usaha tidak cukup dinilai berhasil hanya karena menghasilkan keuntungan besar. Keberhasilannya juga perlu dilihat dari keamanan produk, perlindungan konsumen, kesejahteraan pekerja, keadilan transaksi, dan kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat. Prinsip inilah yang membedakan kewirausahaan syariah dari praktik bisnis yang semata-mata berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Ekonomi syariah tidak menolak profit, tetapi menempatkannya dalam kerangka aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan berkeadilan.

Peluang Besar, Tantangan Struktural

Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi halal global. Bank Indonesia (2026) melaporkan bahwa sektor rantai nilai halal tumbuh 6,21% secara tahunan pada 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan potensi ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak sektor riil nasional. Namun, pengembangan usaha syariah masih menghadapi tantangan struktural. Keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, kesenjangan penguasaan teknologi, lemahnya inovasi produk, serta akses pasar yang belum merata menjadi hambatan bagi pelaku usaha, khususnya generasi muda dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tantangan lainnya adalah kecenderungan memahami industri halal sebatas sertifikasi produk. Padahal, daya saing industri halal memerlukan penguatan seluruh rantai nilai, mulai dari bahan baku, proses produksi, standardisasi mutu, inovasi teknologi, hingga distribusi dan pemasaran. Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk menjamin kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sertifikasi tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap kualitas, keamanan, efisiensi produksi, dan inovasi.

Di sisi pembiayaan, ekonomi syariah memiliki instrumen yang dapat dikembangkan untuk mendukung kewirausahaan, antara lain pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, pembiayaan perdagangan melalui murabahah, serta instrumen keuangan sosial berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Meski demikian, pengembangan instrumen tersebut harus memperhatikan kelayakan usaha, tata kelola, pengelolaan risiko, dan kesesuaian akad agar pembiayaan benar-benar berkontribusi terhadap penguatan sektor produktif, bukan sekadar meningkatkan volume transaksi keuangan.

Membangun Ekosistem Wirausaha Syariah

Transformasi semangat Sumpah Pemuda ke dalam kewirausahaan syariah memerlukan langkah nyata yang terintegrasi. Pertama, penguatan literasi kewirausahaan dan keuangan syariah perlu menjadi bagian dari pendidikan generasi muda. Pemahaman mengenai prinsip halal, akad bisnis, manajemen risiko, dan etika usaha harus berjalan seiring dengan penguasaan teknologi digital dan kecerdasan artifisial.

Kedua, perguruan tinggi perlu memperkuat ekosistem inovasi melalui inkubasi bisnis, pendampingan usaha, hilirisasi penelitian, dan kemitraan dengan industri. Hasil riset, termasuk pengembangan produk farmasi, kosmetik, pangan fungsional, serta teknologi berbasis sumber daya lokal, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk halal bernilai tambah tinggi.  Ketiga, lembaga keuangan syariah perlu memperluas pembiayaan produktif bagi wirausaha muda yang memiliki model bisnis layak dan inovatif. Pembiayaan hendaknya disertai pendampingan manajerial dan akses pasar agar dapat meningkatkan keberlanjutan usaha.

Keempat, pengembangan industri halal harus mengutamakan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, perguruan tinggi, industri, lembaga keuangan, dan komunitas usaha perlu membangun ekosistem yang mendukung inovasi, efisiensi produksi, penguatan rantai pasok, serta daya saing ekspor.Lebih j auh, prinsip ekonomi syariah dapat menjadi landasan untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif. Nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan tidak membatasi kerja sama berdasarkan identitas keagamaan, melainkan dapat memperkuat kepercayaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat persatuan yang diwariskan Sumpah Pemuda.

Dari Nasionalisme Simbolik Menuju Kemandirian Ekonomi

Peringatan Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kontribusi nyata generasi muda terhadap pembangunan bangsa. Nasionalisme tidak cukup diwujudkan melalui kebanggaan terhadap sejarah, tetapi juga melalui kemampuan menciptakan inovasi, memperkuat produksi dalam negeri, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, keberanian berwirausaha harus disertai tanggung jawab untuk menciptakan manfaat yang lebih luas. Kemandirian ekonomi bukan sekadar kemampuan memperoleh keuntungan secara individual, melainkan kemampuan membangun sistem usaha yang produktif, adil, dan berkelanjutan.

Semangat Sumpah Pemuda dan ekonomi syariah bertemu pada satu titik fundamental, yaitu pentingnya kepentingan kolektif di atas orientasi individual yang sempit. Persatuan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, sedangkan kewirausahaan syariah menjadi salah satu instrumen untuk mengubah kekuatan tersebut menjadi kesejahteraan. Jika pemuda 1928 mempersatukan bangsa melalui ikrar, pemuda 2026 harus memperkuat kemandirian bangsa melalui inovasi dan kewirausahaan yang berkeadilan. Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya peluang ekonomi yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan generasi mudanya mengubah peluang tersebut menjadi kemaslahatan bagi masyarakat.

 

Posting Komentar

0 Komentar