Oleh: Dr.Rafidah,SE,MEI,CCIB
Dekan FEBI UIN Jambi
Ketua IAEI Provinsj Jambi
Ketahuilah.com | Ekonomi - Sembilan puluh delapan tahun setelah ikrar Sumpah
Pemuda pada 28 Oktober 1928, generasi muda Indonesia menghadapi medan
perjuangan yang berbeda. Jika pemuda masa lalu berjuang menyatukan bangsa untuk
meraih kemerdekaan, pemuda masa kini dihadapkan pada tantangan membangun
kemandirian ekonomi di tengah disrupsi teknologi, ketidakpastian global, dan
persaingan usaha yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, semangat Sumpah
Pemuda perlu diterjemahkan menjadi keberanian menciptakan nilai ekonomi,
membangun usaha produktif, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Perspektif
ekonomi syariah menawarkan landasan penting agar transformasi tersebut tidak
semata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan.
Tantangan kewirausahaan generasi muda tidak dapat
dilepaskan dari perubahan ekonomi global. Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) 2025/2026 mengidentifikasi dua kesenjangan penting dalam ekosistem
kewirausahaan, yaitu survival gap, ketika banyak usaha rintisan
kesulitan berkembang menjadi bisnis yang mapan, dan AI readiness gap,
yang mencerminkan perbedaan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan kecerdasan
artifisial. Temuan ini menegaskan bahwa keberanian memulai usaha saja tidak
cukup. Diperlukan literasi teknologi, kompetensi manajerial, akses pembiayaan,
dan ekosistem yang memungkinkan usaha bertahan serta berkembang (GEM, 2026).
Di tengah tantangan tersebut, ekonomi syariah
menghadirkan peluang yang semakin strategis. Laporan State of the Global
Islamic Economy 2025/26 mencatat bahwa pengeluaran konsumen Muslim pada
enam sektor ekonomi halal global mencapai US$2,60 triliun pada 2024 dan
diproyeksikan meningkat menjadi US$3,56 triliun pada 2029. Indonesia berada
pada peringkat keempat Global Islamic Economy Indicator (DinarStandard,
2026). Besarnya pasar tersebut memperlihatkan potensi pengembangan usaha pada
sektor pangan halal, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim,
dan industri kreatif.
Namun, potensi pasar yang besar tidak otomatis
menjamin kemandirian ekonomi. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah generasi
muda Indonesia akan terus menjadi konsumen produk halal global atau mampu
bertransformasi menjadi produsen, inovator, dan pemilik usaha yang berdaya
saing internasional.
Kewirausahaan dalam Perspektif
Ekonomi Syariah
Dalam ekonomi syariah, kewirausahaan tidak dipahami
semata sebagai aktivitas memperoleh keuntungan, melainkan sebagai kegiatan
ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), tanggung jawab (amanah),
kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan antara kepentingan individu
dengan masyarakat. Gümüşay (2015), dalam Journal of Business Ethics,
menjelaskan bahwa Islamic entrepreneurship memiliki tiga dimensi yang
saling berkaitan, yaitu kewirausahaan, tanggung jawab sosial-ekonomi dan etika,
serta nilai religius-spiritual. Perspektif tersebut memperluas ukuran
keberhasilan bisnis dari sekadar profitabilitas menuju penciptaan nilai ekonomi
dan sosial yang bertanggung jawab.
Konsep ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan maqashid
syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Tarip (2024), dalam International Journal of Islamic
and Middle Eastern Finance and Management, menegaskan bahwa tujuan
kewirausahaan Islam tidak seharusnya dibatasi pada keberlanjutan finansial,
tetapi perlu mencakup dimensi maqashid syariah secara menyeluruh.
Dengan demikian, sebuah usaha tidak cukup dinilai
berhasil hanya karena menghasilkan keuntungan besar. Keberhasilannya juga perlu
dilihat dari keamanan produk, perlindungan konsumen, kesejahteraan pekerja,
keadilan transaksi, dan kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat. Prinsip inilah yang membedakan
kewirausahaan syariah dari praktik bisnis yang semata-mata berorientasi pada
maksimalisasi keuntungan. Ekonomi syariah tidak menolak profit, tetapi
menempatkannya dalam kerangka aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan berkeadilan.
Peluang Besar, Tantangan Struktural
Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat
posisinya dalam ekonomi halal global. Bank Indonesia (2026) melaporkan bahwa
sektor rantai nilai halal tumbuh 6,21% secara tahunan pada 2025. Pertumbuhan
tersebut menunjukkan potensi ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak
sektor riil nasional. Namun, pengembangan usaha syariah masih menghadapi
tantangan struktural. Keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan,
kesenjangan penguasaan teknologi, lemahnya inovasi produk, serta akses pasar
yang belum merata menjadi hambatan bagi pelaku usaha, khususnya generasi muda
dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Tantangan lainnya adalah kecenderungan memahami
industri halal sebatas sertifikasi produk. Padahal, daya saing industri halal
memerlukan penguatan seluruh rantai nilai, mulai dari bahan baku, proses
produksi, standardisasi mutu, inovasi teknologi, hingga distribusi dan
pemasaran. Sertifikasi
halal merupakan instrumen penting untuk menjamin kesesuaian produk dengan
ketentuan yang berlaku. Namun, sertifikasi tidak dapat menggantikan kebutuhan
terhadap kualitas, keamanan, efisiensi produksi, dan inovasi.
Di sisi pembiayaan, ekonomi syariah memiliki instrumen
yang dapat dikembangkan untuk mendukung kewirausahaan, antara lain pembiayaan
berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, pembiayaan
perdagangan melalui murabahah, serta instrumen keuangan sosial berupa
zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Meski demikian, pengembangan
instrumen tersebut harus memperhatikan kelayakan usaha, tata kelola,
pengelolaan risiko, dan kesesuaian akad agar pembiayaan benar-benar
berkontribusi terhadap penguatan sektor produktif, bukan sekadar meningkatkan
volume transaksi keuangan.
Membangun Ekosistem Wirausaha
Syariah
Transformasi semangat Sumpah Pemuda ke dalam
kewirausahaan syariah memerlukan langkah nyata yang terintegrasi. Pertama,
penguatan literasi kewirausahaan dan keuangan syariah perlu menjadi bagian dari
pendidikan generasi muda. Pemahaman mengenai prinsip halal, akad bisnis,
manajemen risiko, dan etika usaha harus berjalan seiring dengan penguasaan
teknologi digital dan kecerdasan artifisial.
Kedua, perguruan tinggi perlu memperkuat ekosistem
inovasi melalui inkubasi bisnis, pendampingan usaha, hilirisasi penelitian, dan
kemitraan dengan industri. Hasil riset, termasuk pengembangan produk farmasi,
kosmetik, pangan fungsional, serta teknologi berbasis sumber daya lokal,
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk halal bernilai tambah
tinggi. Ketiga, lembaga keuangan syariah
perlu memperluas pembiayaan produktif bagi wirausaha muda yang memiliki model
bisnis layak dan inovatif. Pembiayaan hendaknya disertai pendampingan
manajerial dan akses pasar agar dapat meningkatkan keberlanjutan usaha.
Keempat, pengembangan industri halal harus
mengutamakan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, perguruan tinggi, industri,
lembaga keuangan, dan komunitas usaha perlu membangun ekosistem yang mendukung
inovasi, efisiensi produksi, penguatan rantai pasok, serta daya saing
ekspor.Lebih j auh, prinsip
ekonomi syariah dapat menjadi landasan untuk membangun ekosistem usaha yang
inklusif. Nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan tidak membatasi kerja
sama berdasarkan identitas keagamaan, melainkan dapat memperkuat kepercayaan
dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat
persatuan yang diwariskan Sumpah Pemuda.
Dari Nasionalisme Simbolik Menuju
Kemandirian Ekonomi
Peringatan Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum
untuk mengevaluasi kontribusi nyata generasi muda terhadap pembangunan bangsa.
Nasionalisme tidak cukup diwujudkan melalui kebanggaan terhadap sejarah, tetapi
juga melalui kemampuan menciptakan inovasi, memperkuat produksi dalam negeri,
membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah,
keberanian berwirausaha harus disertai tanggung jawab untuk menciptakan manfaat
yang lebih luas. Kemandirian ekonomi bukan sekadar kemampuan memperoleh
keuntungan secara individual, melainkan kemampuan membangun sistem usaha yang
produktif, adil, dan berkelanjutan.
Semangat Sumpah Pemuda dan ekonomi syariah bertemu
pada satu titik fundamental, yaitu pentingnya kepentingan kolektif di atas
orientasi individual yang sempit. Persatuan menjadi kekuatan untuk membangun
bangsa, sedangkan kewirausahaan syariah menjadi salah satu instrumen untuk
mengubah kekuatan tersebut menjadi kesejahteraan. Jika pemuda 1928 mempersatukan
bangsa melalui ikrar, pemuda 2026 harus memperkuat kemandirian bangsa melalui
inovasi dan kewirausahaan yang berkeadilan. Sebab, masa depan Indonesia tidak
hanya ditentukan oleh besarnya peluang ekonomi yang tersedia, tetapi juga oleh
kemampuan generasi mudanya mengubah peluang tersebut menjadi kemaslahatan bagi
masyarakat.

0 Komentar