Ketahuilah.com - Jambi - Dalam momentum peringatan Hari Bumi 2026 yang mengusung tema Urban Climate Action, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi bersama jaringan komunitas dan pegiat lingkungan mendeklarasikan pembentukan Desk Disaster WALHI Region Jambi. Deklarasi ini sekaligus menjadi pernyataan sikap kolektif atas krisis ekologis yang dinilai semakin nyata di Provinsi Jambi.
Langkah ini menegaskan bahwa berbagai bencana yang kerap disebut sebagai “bencana alam” sejatinya merupakan bencana ekologis yang dipicu oleh tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif serta kebijakan yang mengabaikan keselamatan masyarakat. Dalam deklarasi yang dibacakan oleh Narizki Andri, ditegaskan bahwa narasi “bencana alam” kerap digunakan untuk menyederhanakan persoalan sekaligus menutupi akar masalah yang sesungguhnya.
Pembentukan Desk Disaster diinisiasi sebagai ruang kolaboratif berbasis komunitas untuk memperkuat kesiapsiagaan, mendorong respons cepat yang berpihak pada masyarakat terdampak, serta memastikan proses pemulihan berjalan adil dan partisipatif. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai korban semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga serta memulihkan lingkungan hidupnya.
Sikap kolektif komunitas juga menyoroti kompleksitas krisis ekologis di Jambi, khususnya di wilayah perkotaan. Krisis tersebut dinilai bersifat struktural, ditandai dengan deforestasi, ekspansi perkebunan, kerusakan gambut, penurunan kualitas sungai, hingga meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, dampak langsung di kawasan urban turut menjadi perhatian, seperti meningkatnya paparan radiasi akibat perubahan iklim, polusi udara dari kendaraan, serta minimnya infrastruktur ramah lingkungan.
Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa peringatan Hari Bumi tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia menyebut krisis ekologis yang terjadi merupakan bukti bahwa arah pembangunan selama ini perlu dikoreksi. Melalui Urban Climate Action, ia mendorong adanya perubahan kebijakan, perbaikan tata kelola, serta penegasan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama.
Ke depan, WALHI Jambi bersama jaringan komunitas mendorong sejumlah agenda perubahan yang menyentuh akar persoalan, di antaranya moratorium pembukaan hutan dan lahan gambut, restorasi daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, penegakan hukum tanpa tebang pilih, transparansi perizinan, serta penguatan peran masyarakat dan pemuda dalam menjaga lingkungan.
Deklarasi ini menjadi penegasan bersama bahwa keadilan ekologis harus menjadi arah perjuangan, dan perbaikan sistem menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan rakyat serta keberlanjutan lingkungan di Jambi.
