Ketahuilah.com | Muaro Jambi - Di balik upaya pemerintah menekan angka stunting, ada pekerjaan yang berlangsung jauh dari ruang-ruang pengambilan kebijakan. Di tingkat desa, para Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat memantau ibu hamil, anak usia dini, hingga keluarga yang membutuhkan perhatian lebih.
Peran itu kini dituntut semakin kuat seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap data yang akurat dan cepat.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan KPM memiliki posisi strategis dalam memperkuat pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa.
Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan KPM dalam Pemanfaatan Aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026 di Ruang Nang Inang, Kantor Bupati Muaro Jambi, Kamis (20/8/2026).
Puluhan KPM dari seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi mengikuti pelatihan tersebut. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), narasumber dan jajaran terkait turut hadir.
Bagi Bambang, pelatihan tersebut bukan sekadar mengenalkan sebuah aplikasi. Ada kebutuhan yang lebih besar di balik digitalisasi tersebut: memastikan pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat desa.
“Aplikasi eHDW bukan sekadar alat digitalisasi, melainkan sarana krusial untuk memastikan setiap intervensi layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil maupun anak usia dini tepat sasaran,” ujar Bambang.
Ketika Data Menentukan Siapa yang Harus Dibantu
Di lapangan, sebuah data bukan hanya angka.
Di balik data tentang ibu hamil terdapat seorang ibu yang membutuhkan perhatian. Di balik catatan mengenai anak usia dini terdapat masa depan seorang anak yang sedang tumbuh. Dan di balik laporan tentang kondisi keluarga terdapat kebutuhan nyata yang harus segera ditangani.
Karena itu, Bambang menilai data yang akurat, terkini dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pembangunan manusia.
“Data yang baik akan menjadi dasar bagi kita dalam mengambil kebijakan dan menentukan intervensi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Di sinilah KPM memiliki peran penting.
Mereka tidak hanya dituntut mampu mencatat dan melaporkan kondisi masyarakat, tetapi juga memahami bagaimana data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah intervensi.
Membawa Teknologi Lebih Dekat ke Desa
Pemanfaatan aplikasi eHDW diharapkan membuat proses pencatatan, pemantauan dan pelaporan pembangunan manusia menjadi lebih efektif.
Para KPM dari berbagai kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi dibekali kemampuan untuk mengoperasikan sistem tersebut secara optimal.
Bagi pemerintah daerah, penguatan kemampuan kader menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia di tingkat desa.
Sebab, teknologi hanya akan memberikan manfaat apabila orang yang menggunakannya memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai.
Karena itu, pelatihan tersebut diarahkan bukan hanya agar KPM mampu menggunakan aplikasi, tetapi juga memahami arti penting data yang mereka hasilkan.
Dari Layar Ponsel ke Kebijakan Pemerintah
Ada perjalanan panjang sebelum sebuah data desa berubah menjadi kebijakan.
Data dikumpulkan oleh kader, dipantau, dicatat dan dilaporkan. Dari sana, pemerintah dapat melihat kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh untuk menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
Dalam konteks penanganan stunting, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi sangat penting.
Satu data yang terlambat diperbarui dapat memengaruhi gambaran kondisi di lapangan. Sebaliknya, data yang akurat dan terkini dapat membantu pemerintah menentukan prioritas secara lebih tepat.
Bambang berharap keberadaan eHDW mampu memperkuat mata rantai tersebut.
“Seluruh KPM diharapkan dapat mengoperasikan sistem pemantauan digital ini secara optimal. Kita ingin data yang dihasilkan benar-benar menjadi pijakan dalam mempercepat penanganan stunting di Bumi Sailun Salimbai,” pungkasnya.
Harapan dari Tingkat Desa
Pada akhirnya, keberhasilan program penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat di tingkat kabupaten.
Ada pekerjaan besar yang berlangsung di desa.
Ada kader yang mendatangi masyarakat, mencatat kondisi keluarga, memantau perkembangan anak dan menyampaikan informasi kepada pemerintah.
Ada pula data yang menjadi jembatan antara kondisi nyata masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Pelatihan eHDW menjadi salah satu upaya memperkuat jembatan tersebut.
Dari layar perangkat digital di tangan KPM, pemerintah berharap lahir informasi yang lebih akurat. Dari informasi itu, kebijakan diharapkan menjadi lebih tepat. Dan dari kebijakan yang tepat, masyarakat terutama ibu hamil dan anak usia dini dapat memperoleh perhatian yang lebih cepat.
Sebab, dalam perjuangan menekan stunting, data bukan sekadar angka. Di balik setiap data, ada kehidupan yang sedang menunggu untuk diperhatikan.
.jpeg)
