Ketahuilah.com | Jakarta - Pemerintah akan membentuk Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat serta daerah secara nasional. Langkah tersebut ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi belanja negara hingga Rp360 triliun per tahun.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, konsolidasi pengadaan diperlukan agar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah tidak lagi melakukan pengadaan barang dan jasa dengan spesifikasi serupa secara terpisah.
Menurut Prabowo, pengadaan secara bersama akan memperkuat daya tawar pemerintah sehingga dapat memperoleh harga dan kualitas barang maupun jasa yang lebih baik.
“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian RUU APBN 2027, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan, tidak ada alasan bagi masing-masing institusi pemerintah untuk tetap melakukan pengadaan secara sendiri-sendiri apabila kebutuhan dan spesifikasinya sama.
Ia menjelaskan, konsolidasi pengadaan secara disiplin berpotensi menghasilkan efisiensi sekitar 30 persen dari total belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dengan asumsi efisiensi tersebut dapat direalisasikan, pemerintah memperkirakan penghematan belanja negara dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam setahun.
Pengadaan IFP Jadi Contoh Efisiensi
Prabowo mengatakan pemerintah sebelumnya telah menguji pendekatan konsolidasi pengadaan melalui pengadaan interactive flat panel (IFP).
Pengadaan yang dilakukan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut mampu menekan harga IFP dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit.
Menurut Prabowo, harga tersebut sudah mencakup biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
“Ini penghematan hampir enam kali lipat. Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal,” ujar Prabowo.
Pemerintah menilai pengalaman tersebut menunjukkan besarnya potensi efisiensi apabila kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah dihimpun, direncanakan, serta dilaksanakan secara terkoordinasi.
Pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola pengadaan nasional sekaligus mendorong penggunaan anggaran negara yang lebih efisien, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
.jpeg)
