Ketahuilah.com | Jambi - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak semestinya berhenti sebagai agenda seremonial. Lebih dari itu, momentum kelahiran Rasulullah SAW menjadi ruang untuk kembali menggali keteladanan Nabi dan menerjemahkannya ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi, Prof. Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.Pd.I., dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Center Tsamararatul Ihsan Jambi, Minggu (6/9/2026).
Mengangkat tema “Rasulullah Muhammad SAW adalah Teladan Terbaik (Uswatun Hasanah) bagi Umat Islam dalam Setiap Lini Kehidupan”, Prof. Dr. H. Lukman Hakim menekankan bahwa nilai-nilai kenabian memiliki relevansi kuat untuk menjadi fondasi kehidupan sosial sekaligus penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, ketika nilai-nilai yang diwariskan Rasulullah SAW diintegrasikan dalam konteks Indonesia, akan terbentuk sinergi antara ulama, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menghadirkan kehidupan bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis.
Rasulullah SAW sebagai Kompas Keteladanan
Prof. Dr. H. Lukman Hakim menjelaskan, Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan keteladanan yang tidak hanya relevan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga memiliki nilai universal dalam membangun kehidupan masyarakat.
Empat sifat utama Rasulullah SAW, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, menurutnya dapat menjadi fondasi moral dalam kehidupan berbangsa.
Siddiq, atau kejujuran, menjadi dasar integritas moral masyarakat maupun pemimpin. Kejujuran diperlukan agar kepercayaan publik tidak kehilangan fondasinya.
Kemudian amanah, yang mencerminkan sikap dapat dipercaya, menjadi prinsip penting dalam menjalankan tanggung jawab publik dan kekuasaan. Amanah menuntut setiap pemegang tanggung jawab untuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.
Sementara tabligh, atau menyampaikan, dapat diterjemahkan dalam konteks pemerintahan modern melalui keterbukaan informasi, edukasi publik, serta komunikasi yang transparan.
Adapun fathanah, yakni kecerdasan dan kebijaksanaan, menjadi landasan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan ilmu pengetahuan, pertimbangan yang matang, serta orientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Keteladanan Rasulullah SAW juga tercermin dalam Piagam Madinah, yang menurut Prof. Dr. H. Lukman Hakim menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok dengan prinsip saling menghormati, kesetaraan di hadapan hukum, serta kehidupan yang damai.
Nilai tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan Indonesia yang dibangun di atas Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Ulama sebagai Penjaga Moral Bangsa
Dalam konteks kehidupan berbangsa, Prof. Dr. H. Lukman Hakim menempatkan ulama pada posisi strategis sebagai warasatul anbiya, atau pewaris para nabi.
Peran ulama tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga membimbing masyarakat agar tetap memiliki pijakan moral dan spiritual.
Ulama memiliki tanggung jawab menjaga akhlak masyarakat agar tetap berpegang pada nilai agama sekaligus menjunjung nilai kemanusiaan.
Di sisi lain, ulama juga dapat menjadi mitra kritis pemerintah dengan memberikan nasihat, masukan, dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik agar tetap berada pada koridor keadilan dan kemaslahatan.
Peran lainnya adalah menjadi perekat persatuan bangsa. Melalui dakwah yang sejuk, moderat atau wasathiyah, serta toleran, ulama dapat membantu meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat yang memiliki keragaman suku, budaya, dan keyakinan.
Pemerintah Pusat dan Tanggung Jawab Kebangsaan
Sinergi tersebut, lanjut Prof. Dr. H. Lukman Hakim, juga membutuhkan peran pemerintah pusat sebagai pemegang kendali strategis dalam penyelenggaraan negara.
Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan makro, menyusun regulasi, menentukan arah pembangunan nasional, serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Tidak kalah penting adalah memastikan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya nasional dan distribusi anggaran yang berkeadilan hingga ke berbagai pelosok Indonesia.
Di tingkat internasional, pemerintah pusat juga membawa kepentingan dan nama Indonesia dalam pergaulan dunia, termasuk menjalankan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Pemerintah Daerah sebagai Ujung Tombak
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
Pelayanan publik menjadi salah satu tanggung jawab utama, mulai dari pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur lokal.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, budaya, serta sumber daya lokal agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Keteladanan, Ulama, dan Pemerintah dalam Satu Gerak
Dari rangkaian pemikiran tersebut, Prof. Dr. H. Lukman Hakim menegaskan pentingnya membangun ekosistem kehidupan berbangsa yang saling menguatkan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki otoritas politik formal untuk menjalankan pemerintahan. Ulama memiliki peran moral dan spiritual dalam membimbing masyarakat. Sementara keteladanan Rasulullah SAW menjadi kompas nilai yang memberikan arah bagi keduanya.
Ketika ketiga unsur tersebut berjalan beriringan, pembangunan bangsa tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga memiliki fondasi moral dan spiritual yang kuat.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pun akhirnya menemukan makna yang lebih luas. Mengenang Rasulullah bukan sekadar mengingat sejarah kelahiran seorang nabi, tetapi juga menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.
Kejujuran, amanah, keterbukaan, kecerdasan, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi nilai yang dapat diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan.
Dengan semangat tersebut, cita-cita menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, damai, dan penuh keberkahan sebagaimana spirit baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur diharapkan bukan sekadar gagasan, tetapi menjadi ikhtiar bersama yang diwujudkan melalui kerja nyata.
