Ketahuilah.com | Kota Jambi - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., menghadiri Dialog Publik Pengelolaan Sampah di Kota Jambi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk membahas pengelolaan sampah dan pelayanan kebersihan di Kota Jambi.
Dialog publik ini diikuti oleh kalangan media, akademisi, profesor, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Forum tersebut diselenggarakan sebagai wadah untuk menampung kritik, masukan, dan saran terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kota Jambi, khususnya program pengelolaan sampah yang belakangan menjadi perhatian publik.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., yang hadir sebagai Ketua MUI Kota Jambi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.
"Persoalan sampah harus menjadi perhatian bersama. Diperlukan kesadaran kolektif, gotong royong, dan partisipasi masyarakat agar Kota Jambi dapat menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, M.K.M., menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan merupakan warisan konsep lama yang dibangun ketika jumlah penduduk Kota Jambi masih sekitar 400 ribu jiwa pada tahun 2006.
"Pada masanya mungkin tepat. Tetapi sekarang kondisinya berbeda. Penduduk bertambah, aktivitas ekonomi meningkat, layanan antar makanan dan paket berkembang pesat. Sistem lama tentu harus dievaluasi," kata Maulana.
Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan bentor dalam sistem pengelolaan sampah bukan merupakan hal baru. Namun, konsep pengelolaannya kini diarahkan agar lebih melibatkan masyarakat.
"Bentor sudah lama ada. Yang saya ubah adalah konsepnya menjadi milik dan dikelola masyarakat. Ini gerakan moral bersama, bukan hanya tugas pemerintah," tegasnya.
Ketua Forum RT Kota Jambi dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa penetapan iuran pengelolaan sampah dilakukan melalui musyawarah antara pengurus RT dan warga, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama.
Sementara itu, Rektor Universitas Jambi, Prof. Helmi, menyampaikan sejumlah perhatian terkait pelaksanaan program tersebut, mulai dari aspek tarif layanan, solusi bagi masyarakat yang kurang mampu, hingga komitmen forum agar pembahasan pengelolaan sampah tetap berfokus pada kepentingan masyarakat dan tidak mengandung unsur politik.
Dialog publik berlangsung dinamis dan konstruktif. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat.
